Mudahri Bantah Tudingan Haramkan Bantuan Comdev ke Masjid Soma

HALUT, CN – Koordinator Comdev PT Nusa Halmahera Minerals (PT NHM) Kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara (Halut) Provinsi Maluku Utara (Malut), Mudahri Hi. Kader membantah keras tudingan salah seorang warga Desa Soma Kecamatan Malifut bernama Muhajir M. Sehe. Dimana, Muhajir yang sebelumnya mengatakan bahwa Mudahri mengharamkan dana bantuan Comdev di sumbangkan ke Mesjid. Muhdari bilang, yang diharapkan adalah warga penerima bantuan terima uang kes atau uang tunai langsung.

Kepada media ini, Muhdari menjelaskan, untuk Dana PPN atau dana program masyarakat Desa Soma, itu melalui Musyawarah Umum, namun yang dapat disepakati adalah Material untuk kebutuhan perumahan penduduk. Setelah realisasi, barulah Dana tersebut  diberikan ke pihak ketiga atau kontraktor, tapi proses Dana Material itu, turun duluan, baru sistemnya  penagihan.

“Kami di perusahan, saya selaku Koordinator Kecamatan Malifut yaitu 22 Desa, jadi program kerja sesuai dengan regulasi yaitu perusahaan punya tanggung jawab atau mempunyai kewajiban memberikan kontrakan-kontrakan pengembangan ekonomi masyarakat yang ada di lingkar Tambang,” ujar Mudahri melalui via telepon seluler, Rabu (13/10/2021).

Namun kata dia, dari 22 Desa di Kecamatan Malifut, yang namanya keluar itu hanya ada di Soma terkait yang disampaikan bahwa sangat diharamkan untuk disumbangkan di Mesjid itu bohong. Mudahri mengakui, memang pernah dirinya menyampaikan  mengharamkan, tapi bukan mengatakan bantuan di alihkan ke pembangunan Masjid.

“Saya bicara mengharamkan, akan tetapi, saya tidak singgung untuk dimasukkan ke Mesjid, saya bilang sangat diharamkan itu ketika ini, masyarakat menerima uang Kes,” kata Muhdari.

Olehnya itu, tegasnya, disampaikan harus sesuai dengan kehidupan program masyarakat yang ada di Desa Soma, jadi ada juga terbentuk Tim PPN yang disebut Tim Tiga, mereka yang memiliki tanggung jawab untuk mendata dan menyusun proposal.

“Saya itu hanya sebagai pengawasan dan memonitoring kegitan berkelanjutan. Jadikan saya tidak pernah memegang uang sepeserpun terkait dengan Dana PPN, Dana PPN itu sudah diberikan ke pihak ketiga atau Kontraktor,” tegasnya.

Muhdari berujar, dalam penyusunan proposal yang naik melalui hasil kesepakatan awal, itu merupakan kebutuhan perumahan penduduk dan itu ada daftar nama dan semua ada tanda tangan.

“Begitu pihak ketiga realisasi, 32 KK itu tidak menerima, tapi maunya menyumbang ke Masjid, terus menyumbang ke Mesjid ini, yang pertama mereka mau ingin uang Kes, makanya saya sampaikan sangat diharamkan ketika menerima uang Kes, harus menerima material apa saja yang penting dalam bentuk material, tapi saya tidak pernah menyampaikan bahwa untuk menyumbangkan ke Mesjid itu haram itu tidak, itu bohong,” bantah Mudahri.

Sementara 32 KK itu, setelah mau menerima uang Kes, mereka koordinasi dengan pihak ketiga, padahal harus koordinasi dengan Tim Tiga, harus sesuai dengan jalur yang ada, yang berurusan dengan pihak ketiga adalah Tim PPN yang sudah diangkat dan sudah dipercayakan masyarakat pada umumnya.

“32 KK ini, mereka mau paksakan pihak ketiga realisasi Seng, sedangkan di Proposal awal itu adalah material berupa Semen dan atau Sarana Produksi Pertanian. Jadi saya bilang, kalau kalian realisasi Seng, kalau tidak sesuai dengan Proposal awal, itu saya tidak berani menandatangani berita acara untuk proses penagihan Dana dari pihak ketiga yang keluar. Tapi kalau kalian mau rubah proposal awal ke Seng, kalian harus buat berita acara ke Perumahan Pembangunan Sarana Umum atau tempat Ibadah yaitu Mesjid,” akunya.

Maka dari itu, setelah realisasi, Mudhari menyampaikan bahwa Tim akan mengejar Dokumentasi untuk proses kegiatan selanjutnya.

“Misalnya, jika membeli Semen 10 Sak, kalau untuk Plesteran, Plesternya dari mana, karena itu kita kerja sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi pengawasan kami itu hingga naiknya laporan pertanggungjawaban. Nah, proses ini, kami sudah 2 kali mediasi dengan pihak Pemerintah Desa dengan BPD bersama dengan tim PPN. Setelah itu, saya dilaporkan ke Polisi bahwa mereka menganggap saya tahan-tahan itu uang, disaat di Kantor Polisi, saya sudah sampaikan fungsi dan tanggung jawab saya di Kecamatan 22 Desa ini. kerjanya saya itu bukan hanya di Desa Soma, tapi kerjanya saya itu, hanya mengawasi dan meninjau lapangan, apakah benar atau tidak? Tapi persoalan berita acara untuk perubahan-perubahan ini, saya hanya bersifat mediasi untuk menyampaikan terkait prosesnya seperti apa,” tukas Mudahri.

Sehingga Mudahri tegaskan lagi, setelah berita acara tersebut usai perubahan material, baru pihaknya naikkan ke Kantor internal untuk proses PO yang terbaru terkait pengalihan, tapi hak itu butuh waktu, karena sistemnya  terkoneksi hingga ke Pusat.

“Jadi apa yang disampaikan Muhajir itu tidak benar,” tutup Mudahri. (Red/CN)

32 KK di Desa Soma Belum Terima Komdev, Mudahri dan Tim Tiga Bakal Dilaporkan ke Polres Halut

HALUT, CN – Sebanyak 32 Kepala Keluarga (KK) di Desa Soma Kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara (Halut) Provinsi Maluku Utara (Malut)  mempertanyakan kebijakan pembagian bantuan tanggung jawab sosial atau corporate social responsibilityyang (CSR) dari PT Nusa Halmahera Minerals (PT NHM) yang di koordinator Mudahri Hi.Kader.

Pasalnya, 32 KK selama 4 bulan ini belum terima komdev, sementara dari hasil kesepakatan awal, 32 KK dengan jumlah bantuan Rp 48 juta, ini rencana menyumbangkan uang itu langsung di Masjid.

Anehnya, dari total 150 KK penerima Komdev, 118 KK sudah terima, namun 32 KK, hingga saat ini belum menerima.

“Kita menduga Mudahri dan Tim Tiga sengaja bersekongkol tidak memberikan dana Komdev ini ke 32 KK,” kesal Muhajir M.Sehe yang mewakili 32 KK kepada media ini, Sabtu (9/10/2021).

Pihaknya berjanji, lanjut Muhajir akan menempuh jalur Hukum, memproses Mudahri dan Tim Tiga yang dianggap sengaja menahan bantuan dana Komdev PT HNM kepada masyarakat.

“Kami minta Muhdari segera bagikan dana Komdev kalau tidak kami tempuh jalur hukum, karena sudah kami lapor di Polsek Kecamatan Malifut,” ujar Muhajir.

Meskipun sejauh ini, kata Muhajir, belum ada tanggapan dari Polsek sejak laporan pada Jumat lalu, karena pihaknya mengganggap Muhdari dan Tim Tiga bertele-tele, hingga 32 KK ini mengadu di Tiga Minggu lalu. Jika sampai Minggu ini, pihaknya tidak terima, maka akan kita buat laporan langsung ke Polres Halut.

Bagi Muhajir, cara menempuh jalur hukum sudah berdasarkan peraturan perundangan-undangan dalam hal ini pembagian CSR.

Sementara itu, untuk Muhdari sendiri, pihaknya sudah meminta kejelasan baik, dia (Muhdari) bilang bantuan komdev tidak bisa sumbang ke Masjid dan Hukumnya haram.

“Dia Mudahri bilang ke masyarakat Soma 32 KK hukumnya haram komdev di sumbangkan ke masjid,” ujar Muhajir meniru perkataan Mudahri.

Lanjutnya, 32 KK ini juga minta tanggapan dari Presiden Direktur PT NHM Haji Robert Nitiyudo untuk menyampaikan tanggapan, apa betul komdev hukumnya haram, jika disumbangkan ke Masjid (Red/CN)

Manageman NHM Sesalkan Pernyataan Karyawan Senior Menyoroti Ijazah Balon Bupati Halsel

TOBELO, CN – Pernyataan salah satu karyawan PT Nusa Halmahera Minerals (PT.NHM) yang menyoroti ijazah bakal calon Bupati Halmahera Selatan (Halsel) Usman Sidik disesalkan pihak Manajemen PT Indotan Halmahera Bangkit (pemilik  saham PT. NHM).

Perwakilan Manajemen PT Indotan Halmahera Bangkit, Amin Anwar mengatakan, setiap karyawan PT NHM wajib menaati PKB (Perjanjian Kerja Bersama) perusahaan. Salah satu isi perjanjian tersebut yang harus dipatuhi adalah setiap karyawan tidak diperkenankan untuk terlibat di dalam politik praktis. Dengan demikian, atas pernyataan karyawan tersebut,

“kalau terbukti melanggar PKB, maka kami akan berikan sanksi keras,” tegas Amin Anwar melalui rilis yang dikirim ke wartawan, Sabtu (19/9/2020).

Menurut Amin, pernyataan yang disampaikan salah satu karyawan itu, meski dilontarkan secara pribadi, akan tetapi sebagai karyawan senior  dengan jabatan penting di NHM, maka secara otomatis menyeret NHM. Karena hal-hal seperti itulah, maka NHM melarang karyawannya untuk terlibat dalam politik praktis.

“Sebagai suatu korporasi NHM fokus untuk membangun hubungan baik dan mencari sahabat dan kawan sebanyak-banyaknya. Tidak ingin mencari musuh, karena itu pernyataan yang menyinggung siapa pun apalagi sudah masuk pada ranah politik sangat kami hindari,” terangnya.

Amin meminta persoalan ini sebagai masalah terakhir dan jangan lagi terulang. Karena itu, ia menghimbau kepada semua karyawan dan kontraktor NHM untuk tidak lagi melakukan hal yang sama. Apalagi pelaksanaan Pilkada yang akan berlangsung di Maluku Utara pada 8 kabupaten/ kota sudah mulai berjalan.

“Saya tegaskan kepada semua karyawan untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Yang melanggar tentu ditindak tegas sesuai dengan peraturan perusahaan yang ada dan tidak pandang bulu,” tegasnya. (Red/CN)

Ketum Lepa BOENG Minta Sangaji Boeng Pecat Oknum Bagaro

HALUT, CN – Ketua Umum Lembaga Pemuda Adat Boeng (LEPA BOENG) Mesak Habari, meminta pada Sangaji Boeng untuk memecat oknum yang manfaatkan suku Boeng untuk mendapatkan uang di PT. EFI dan PT. NHM Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Maluku Utara (Malut).

Diketahui, Suku Boeng memiliki identitas tersendiri secara kelembagaan adat dan memiliki harta kekayaan diatas tanah adat yang berada di Kecamatan Kao Utara.

Kepamelalui WhatsApp Rabu (09/09/2020), Ketua Umum LEPA BOENG, Mesak Habari menyampaikan,

“Dua hari lalu, masyarakat empat suku disibukan dengan membuat surat berupa undangan ke perusahaan, pasalnya adalah sebagai surat sakti,” kata Ketua Umum LEPA BOENG, Mesak Habari, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Rabu (9/9/2020).

Menurut Mesak, lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan, adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum, adat yang mempunyai wilayah tertentu, harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang dalam mengatur SDA dan mengurus untuk menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat itu sendiri dan mengembangkan serta melestarikan adat.

Ia juga menyebutkan, untuk di wilayah Kao tempat Perusahaan PT. EFI dan PT. NHM terdapat empat suku adat, yakni, Boeng, Pagu, Modole dan Towoliliko.

“PT NHM sendiri adalah perusahaan terlama yang sudah berinvestasi di wilayah adat, sementara PT EFI kehadirannya belum sampai setahun,” ucapnya.

Kata dia, lembaga adat yang seharusnya menjaga, melindungi dan mempertahankan wilayah adat, kini sudah terpolarisasi dengan keinginan-keinginan yang membabi buta.

“Sehingga dapat berdampak pada marwah adat itu sendiri. Lembaga yang sangat di hargai, dijunjung, diagungkan, ditinggikan, dihormati di wilayah adat, kini sudah dapat menjual marwahnya sendiri dan kesan tidak bernilai lagi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegas dia, sembari menuturkan dengan adanya tindakan oknum-oknum ini, membuat semua pihak di wilayah suku boeng resah.

Untuk itu dirinya meminta pada sangaji Boeng untuk secara tegas bijaki sesuai 4 empat tuntutan ini yakni; pertama, Rombak kembali struktur Lembaga Adat Suku Boeng, kedua Pecat oknum di dalam lembaga yang merusak marwah adat. Ketiga Stop jual adat atas kepentingan kelompok, dan yang keempat Stop jadikan adat sebagai pemukul untuk kepentingan. (Ridal CN)

Gunung Dukono Meletus, Para Pendaki Gagal Kibarkan Bendera Merah Putih

HALUT, CN – Gunung Api Dukono yang berada di Kabupaten Harmahera Utara (Halut) Meletus, para pendaki berlarian turun, hingga Gagal rencana Pengibaran Benderah Merah Putih.

Dari informasi yang di himpun Media Cerminnusanta.co.id bahwa Gunung Dukono Meletus sekitar pukul 05:20 WIT. Dini hari, Senin (17/8/2020).

Di ketahui Gunung Dukono mengeluarkan Material dalam perut bumi berupa batu-batuan yang menyala hingga membuat para pendaki harus berlarian turun untuk menyelamatkan diri.

Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut karna letusan gunung api dukono tidak terlalu para. Dari kejadian tersebut membuat rencana pengibaran bendera merah putih dalam momen 17 Angustus harus batal dilaksanakan.

Menurut salah seorang pendaki, Jul Kepada Awak Media Cerminnusantar.co.id bahwa peristiwa yang terjadi sekitar pukul 05:00 Subuh membuat seluru pendaki Kepanikan dan Berlarian turun. Bahkan para pendaki tidak sempat membawa peralatan mereka.

“Letusan pada Jam 5, sontak semua pendaki keluar dari dalam tendanya masing-masing untuk mengamankan diri sampai meninggalkan hampir semua peralatan mereka,” tandasnya.

Saat di tanyakan jumlah para pendaki, Jul menyampaikan bahwa jumlah para Pendaki Gunung Dikono kurang lebih sekitar hampir 500 Orang.

Sementara itu, Rakina seorang pendaki perempuan yang juga berada di puncak saat Gunung Dukono meletus juga mengatakan bahwa letusan tersebut terjadi kurang lebih sebanyak dua kali.

“Dua kali letusan yang saya dengar, sehingga membuat saya terbangun dan memanggil teman-teman untuk lari turun dari lokasi,” terang Rakina. (Red/CN)

Kodim 1508/Tobelo Gelar Tradisi Penyambutan Dandim Baru

HALUT, CN – Kodim 1508/Tobelo menggelar tradisi dalam rangka menyambut Dandim 1508/Tobelo yakni Letkol Letkol Inf I Putu Witharsana Eka Putra bersama Istri Ny. Ni Luh Muriani, bertempat di Makodim 1508/Tbl Jln. Kawasan Pemerintahan Desa MKCM Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, Rabu (5/8/2020).

Kegiatan tradisi penerimaan Dandim 1508/Tobelo yang baru merupakan kegiatan yang selalu dilaksanakan setiap kali hadir seorang pemimpin yang akan menempati jabatan Dandim 1508/Tobelo. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memupuk dan meningkatkan jiwa korsa serta rasa bangga terhadap satuan sehingga akan terwujud semangat juang yang tinggi pada setiap prajurit dalam mengemban tugas-tugas selanjutnya.

Tradisi penjemputan tersebut diawali dengan penghormatan oleh Kasdim 1508/Tbl Mayor Inf Robi Manuel dan selanjutnya Dandim bersama istri memasuki Kodim 1508/Tobelo. Kemudian berlanjut dimana anggota jaga memberikan penghormatan senjata dan laporan dari jaga pos. Serta menerima penghormatan berjajar dari regu Jaga Kesatriaan.

Kemudian dilanjutkan dengan penyambutan tari-tarian Tobelo serta berjalan diiringi oleh para Perwira dan anggota, PNS serta Persit KCK cabang XXXI Kodim 1508/Tbl menuju Makodim.

Sertijab Dandim 1508/Tobelo sudah dilaksanakan pagi ini di Makorem 152/Babullah. Sebelumnya Dandim 1508/Tobelo Letkol Inf I Putu Witharsana Eka Putra menjabat Danyonif 731/Kabaresi Brigif 27/Nusa Ina, sedangkan Letkol Inf Raymond Sitanggang akan menempati Jabatan baru sebagai Waasops Kopassus. (Red/CN)

PT. NHM Tak Penuhi Tuntutan Massa Aksi, Pemuda Lingkar Tambang Boikot Jalan

HALUT, CN – Puluhan Masa Aksi Boikot jalan di Desa Beringin Kecamatan Malifut jalan raya lintas menuju pusat ibu Kota Tobelo, Halmahera Utara (Halut), Selasa (07/07/20).

Aksi yang dipelopori Pemuda dan Mahasiswa di lima Kecamatan yang berada di lingkar tambang Perusahan Tambang Nusa Halmahera Mineral (PT NHM) Kabupaten Halmahera Utara itu, Terkait respon pihak NHM yang tidak melayani masa aksi hering terbuka dengan dalil takut Corona.

Kepda media cerminnusantara.co.id Ketua Forum Pemuda Kao Teluk Almin Safi Menyampaikan bahwa, aksi pemalangan jalan di sebabkan karana rasa kesal masa aksi akibat tuntutan Pemuda dan Mahasiswa lingkar tambang atas nama kepedulian masyarakat diabaikan pihak NHM.

Sebelumnya, Kata Almin “Aksi yang kami gelar kemarin Senin (06/07) di depan PT NHM mendesak Humas NHM maupun pihak terkait hadir ditengah masa aksi dalam memberikan penjelasan terkait tuntun aksi yang disuarakan, namun tidak direspon baik pihak NHM.

“Maka hari ini kami hadir dengan aksi boikot jalan, menidaklanjuti persoalan tuntutan yang tak di respon kemarin sehingga ekspresi kekecewan terus berlangsung hingga terjadi pemalangan Jalan,” tandasnya.

Almin, pria Lulusan FKIP Unkhair Ternate ini juga mengatakan bahwa sampai saat ini, aksi suda di gelar empat kali dengan hari ini dengan enam tuntutan yaitu:

  1. mendesak transparansi anggaran 1 persen, dan jelaskan mekanisme sistem penyaluran berdasarkan MOU pada tahun 2017 oleh PT NHM, masyarakat, Pemda dan DPRD hingga kini tidak ada kejelasan yang pasti sesuai ketentuan UU no 40 tahun 2007 tntag perseroan terbatas pasal 68 dan 74.
  2. Berikan laporan terkait dengan kelestarian lingkungan hidup, karena setiap perusahaan wajib memberikan laporan dampak lingkungan hidup serta menjaga kelestariannya sebagaimana di jelaskan dalam PP no 47 tahun 2012 pasal 2, pasal 6 dan pasal 7.
  3. Segara bangun asrama mahasiswa lingkar tambang sesuai permen ESDM no 41 tahun 2016 tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara,pasal 6 huruf b, tiga.
  4. Penuhi hak Honor guru dan tenaga kesehatan dengan jumlah pertahun 5 juta per individu tanpa ada potongan pelatihan.
  5. Dana Bantuan pendidikan dari semester 1 hingga semester 14 sesuai permen Dikti serta penuhi Batuan study akhir mahasiswa.
  6. Pengadaan bus sekolah serta renovasi bangun sekolah yang rusak di lima kecamatan lingkar tambang PT NHM Halmahera Utara. hingga audens atau hering dua kali depan perusahan, bersama DPRD Halut.

“Tapi lagi-lagi pihak SP NHM beralasan belum mengantongi data sementara suda berpuluh tahun NHM beroperasi masa tidak ada data aneh,” pungkas Almin. (Red/CN)

Satgas Yonarmed 9 Kostrad Bantu Pemdes Bangun Tanggul Penahan Ombak di Desa Lovra

HALUT, CN – Satgas Yonarmed 9 Kostrad dalam kegiatan operasi sehari-hari melaksanakan kegiatan pembinaan teritorial di wilayah Maluku Utara (Malut). Salah satu kegiatan Binter tersebut Satgas Yonarmed 9 Kostad membantu Pemerintah Desa Lovra, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara (Halut) membangun tanggul penahan ombak.

Hal tersebut dijelaskan oleh Komandan Satgas Mayor Arm Andi Achmad Afandi S.Sos., M.Si. dalam rilis resminya yang dikeluarkan di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara (11/6/2020).

Dalam rilis tersebut Komandan Satgas menjelaskan bahwa personel Pos 6 Kao SSK II membantu pemerintah Desa Lovra membangun tanggul penahan ombak. Dalam kegiatan tersebut personel Satgas Yonarmed 9 Kostrad bersama-sama dengan masyarakat setempat bekerja sama membangun tanggul ini. Tanggul ini dibuat untuk menahan air laut pada saat pasang. Dengan dibangunnya tanggul ini masyarakat tidak perlu khawatir lagi apabila air laut sedang pasang.

Kepala Desa Lovra, Steven mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Satgas Yonarmed 9 Kostrad. Beliau berharap kerja sama yang baik ini dapat terpelihara dengan baik.

Komandan Kolakops Kolonel Inf imam Sampurno Setiawan mengatakan bahwa Satgas Yonarmed 9 Kostrad kami persiapkan untuk membantu setiap kesulitan rakyat yang berada di sekelilingnya.

“Dengan kehadiran kami, diharapkan dapat menciptakan keamanan dan mengurangi beban masyarakat yang berada di wilayah Maluku Utara,” terang Komandan Kolakops. (Red/CN)

Tidak Transparansi, APMBB Demo Pemdes Bobaneigo

HALUT, CN – Aliansi Pemuda-Mahasiwa Bobaneigo Bersatu (APMBB) belum lama ini gelar aksi protes, Selasa (9/6/2020). APMBN menilai tidak transparansi anggaran Pemerintah Desa (Pemdes) Bobaneigo terhadap masyarakat sejak Tahun 2017-2020 serta mendesak kepada Pemdes untuk segera menyelesaikan anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (DD) untuk masyarakat yang mengalami dampak Covid-19 sesuai edaran Pemerintah. Aksi tersebut berlangsung di depan Kantor Desa Bobaneigo Kecamatan Kao Teluk, Kabupaten Halmahera Utara (Halut) Provinsi Maluku Utara (Malut).

Rilis yang diterima Wartawan cerminnusantara.co.id Kamis (11/6) ini, Koordinator Aksi, Norman S Hi Ibrahim mengaku bahwa sejauh ini Pemdes tidak pernah terbuka dengan masyarakat terkait seluruh perencanaan pelaksanaan pembangunan. Baik fisik ataupun non fisik dan program prioritaspun tidak terlaksana secara merata. Misalnya, pembuatan Pagar PAUD yang tidak pernah selesai hingga sekarang, anggaran Kepemudaan yang sampai sekarang tidak jelas dan yang paling fatal lagi adalah menegenai Dana BUMDes yang tidak pasti pengelolaannya, ditambah lagi bantuan dari pihak ke tiga, dalam hal ini PT NHM,” ungkapnya.

Sesuai dengan amanat UU no 6 Tahun 2014. Norman menegaskan, Desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengatur dan mengurus tata pemerintahannya sendiri termasuk pengelolaanya serta melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Desa. Namun sejauh ini tidak ada transparani penggunaan Dana Desa yang seharusnya itu dipublikasi agar diketahui oleh seluruh masyarakat Desa. Misalnya di Tahun 2019 – 2020. Yang di mana dalam UU No 6 Tahun 2014 Bab VI tentang hak dan kewajiban masyarakat Desa pasal 68 ayat satu poin “a” bahwa masyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

“Sebenarnya sangat banyak problem yang ada di Desa kami seperti pemilihan BPD secara sepihak, tanpa mengikuti prosedur dan tata cara pemilihan BPD, selain itu tidak ada papan informasi Dana Desa yang seharusnya itu ada. Sehingga jikalau Pemerintah Desa tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, dalam hal ini transparansi anggaran maka kami akan menyita dan memboikot bangunan Bumdes Kantor Desa yang tidak memiliki papan nama dan menyuruh Kepala Desa agar turun dari jabatannya juga dengan hormat kami meminta perhatian Bupati Halut agar melihat segala bentuk problematika di Desa kami,” tegas Norman. (Red/CN)

Sub Denpom XVI/1-1 Tobelo Periksa Kendaraan Dinas dan Pribadi Anggota Kodim 1508/Tobelo

HALUT, CN – Kodim 1508/Tobelo bekerjasama dengan Sub Denpom XVI/1-1 Tobelo melaksanakan apel pengecekan dan pemeriksaan kendaraan Dinas dan pribadi, baik roda dua maupun roda empat, bertempat di   Makodim 1508/Tbl Jln. Kawasan Pemerintahan Desa MKCM Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Selasa (9/5/2020).

Ikut hadir dalam kegiatan tersebut Dandim 1508/Tbl Letkol Inf Raymond Sitanggang, Danramil jajaran Dim 1508/Tbl, Perwira Staf Dim 1508/Tbl, Dldan Sub Denpom XVI/1-1 Tobelo  Kapten Cpm Rahaji Satrio Putro, Dan Unit Intel Dim 1508/Tbl Letda Inf Mustafa Patty, personel Kodim 1508/Tbl serta personel Koramil jajaran Dim 1508/Tbl, personil Den Intel Dam XVI/Ptm pos Halut, personel Tim Intel Rem 152/Bbl Pos Halut.

Dan Sub Denpom XVI/1-1 Tobelo  Kapten Cpm Rahaji Satrio Putro mengatakan, kegiatan ini sesuai dengan perintah bapak Pangdam secara lisan kepada AS Intel Kasdam XVI / Pattimura dan Danpomdam XVI / Pattimura untuk melakukan penertiban Kendaraan pribadi maupun dinas, baik roda dua maupun roda empat di jajaran Satuan Kodam XVI/ Pattimura.

Kegiatan ini semata- mata bukan mencari kesalahan, tetapi kegiatan ini di laksanakan guna mencegah bapak- bapak yang didepan saya dan personil AD yang berada di wilayah hukum Kodim 1508 Tobelo, yang berada di Kabupaten Halut dan Kab. Pulau Morotai memiliki kendaraan yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

lanjut dikatakan, saya paham kondisi yang berada di Halut dan Pulau Morotai, tetapi juga tidak di benarkan, ketika kita memiliki kendaraan yang tidak memiliki kelengkapan surat- surat sesuai peraturan yang berlaku.

“Kegiatan seperti ini tidak usah takut, justru kegiatan ini mencegah adanya pelanggaran di luar sana dan memcegah adanya laka lalin dan kegiatan ini juga demi nama baik satuan,” ungkapnya.

Sementara Komandan Kodim 1508/Tobelo Letkol Inf Raymond Sitanggang saat di konfirmasi mengatakan, pemeriksaan ini sebagai salah satu cara untuk memastikan kendaraan dinas atau kendaraan pribadi yang akan digunakan dalam mendukung operasional tugas sehari-hari selalu dalam kondisi terbaik dan siap digunakan kapan saja.

Dikatakannya, Pemeriksaan meliputi kelengkapan administrasi kendaraan maupun pengemudi seperti STNK, BPKB, SIM Militer serta kelengkapan kendaraan antara lain lampu penerangan, lampu sain, spion, plat nomor dan helm standard (SNI). Pemeriksaan kendaraan Dinas akan terus berlanjut dengan tujuan untuk mengantisipasi terjadinya laka lalin, mewujudkan tertib berlalulintas dan tertib berkendaraan dilingkungan prajurit Kodim 1508/Tbl.

“Kita sebagai aparat Negara harus memberikan contoh kepada masyarakat, salah satunya mematuhi rambu-rambu lalu lintas di dalam berkendara,” pungkasnya. (Red/CN).