Ketua Kwarcab Halteng Periode 2021-2025 Resmi Dilantik

HALTENG, CN – Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Halmahera Tengah (Halteng) menggelar Pelantikan pada Sabtu (9/1/2021) di Aula Kantor Bupati Halteng beserta memilih dan menyusun kepengurusan Kwarcab Gerakan Pramuka Halteng masa Bhakti 2021-2025.

Turut hadir dalam acara tersebut. Bupati Halteng, Drs. Edi Langkara MH, sejumlah utusan Kwartir Ranting (Kwaran) se-Kabupaten Halteng dan sejumlah pengurus Kwartir Daerah (Kwarda) beserta Majelis Bimbingan Cabang (Mabicab).

Dalam kesempatan itu, Bupati Drs. Edi Langkara MH yang juga Mabicab Halteng melalui sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan Musyawarah sekaligus Pelantikan Kwarcab itu, Bupati memberikan kewenangan kepada Kwartir Daerah Provinsi Maluku Utara (Malut) untuk mengambil ali menyelenggarakan kegiatan musyawarah dan pelantikan tersebut. Kerena menurutnya, setelah pada masa kepemimpinan Wakil Bupati Halteng, Almarhum Soksi Hi. Ahmad sebagai Ketua Kwartir Cabang Halteng tidak lagi adanya kepemimpinan yang baru.

“Setelah kepemimpinan Almarhum tidak lagi menumbuhkan kepemimpinan baru, ini dibuktikan dengan tidak adanya SK yang diajukan kepada Kwartir Daerah. Oleh sebab itu, kegiatan selama beberapa Tahun terakhir ini tidak terlaksana karena anggaran tidak bisa di keluarkan,” katanya.

Oleh karena itu, Edi Langkara bilang, demi kepengurusan Kwarcab Halteng ini. Perlu diketahui, dengan tujuan mampu berperan dan selalu terikat dengan aturan yang berlaku sesuai dengan UU No. 12 tahun 2010 dan aturan yang lainnya.

“Pramuka Adalah organisasi yang terikat dengan peraturan. Oleh sebabnya, akan dirumuskan leraturan Bupati (Perbup) yang mengatur tentang pendidikan kepramukaan dan pegawai di lingkungan pemerintah. Salah satu didalamnya adalah wajib memakai pakaian pramuka pada hari Jum’at untuk seluruh pegawai yang ada di Halmahera Tengah,” imbuhnya.

Selain itu, ia berharap di masing-masing Kecamatan bertanggung jawab berperan membantu Kwartir Cabang untuk membantu menggerakkan kegiatan-kegiatan pramuka. (Red/CN)

Satgas Yonarmed 9 Laksanakan Screaning Covid-19 di Desa Lukulamo

HALTENG, CN – Satgas Yonarmed 9 Kostrad menangani virus Covid-19 dengan serius. Hal ini dibuktikan dengan berbagai macam upaya yang dilakukan oleh Satgas Yonarmed 9 Kostrad untuk menangani pandemi. Salah satunya adalah melaksanakan screaning virus Covid-19 di wilayah Maluku Utara (Malut).

Hal ini dijelaskan dalam rilis resmi yang dikeluarkan oleh Komandan Satgas, Mayor Arm Andi Achmad Afandi, S.Sos., M.Si. di Tobelo, Kab. Halmahera Utara (3/6/2020).

Dalam rilis tersebut Dansatgas menjelaskan bahwa personel Pos Koki SSK III Weda melaksanakan screaning virus Covid-19 di Desa Lukulamo, Kec. Weda Tengah, Kab. Halmahera Tengah.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai salah satu wujud upaya untuk memutus mata rantai pandemi. Dalam kegiatan ini Satgas Yonarmed 9 bekerja sama dengan Babinsa Lukulamo, Bhabinkamtibmas Lukulamo serta anggota puskesmas desa setempat.

Kades Lukulamo, Lelilef Woebulen mengucapkan terima kasih atas partisipasi secara aktif yang dilaksanakan oleh personel Satgas Yonarmed 9. Beliau berharap kerja sama yang baik ini dapat berlangsung sampai dengan wabah pandemi hilang.

Komandan Kolakops Brigjen TNI Dr. C A Sopamena,S.I.P,.M.Si. mengatakan bahwa .“Saat ini Satgas Yonarmed 9 memfokuskan kegiatan kepada penanganan virus Covid-19. Dengan disposisi pasukan yang menyebar di wilayah Maluku Utara diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam penanganan virus ini.
(Red/CN)

Bupati Halteng: Kades Yang Belum Berikan Bantuan Akan Dihukum

WEDA, CN – Bupati Halmahera Tengah (Halteng), Drs. Edi Langkara. SH, MH memberi peringatan kepada para Kepala Desa yang belum melakukan pembagian Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 100 Juta untuk penanganan beras di tenga wabah Covid-19 yang membatasi hubungan masyarakat.

Bupati Halteng Edi Langkara pada saat penyaluran Bansos, Rabu (6/4/2020) mengatakan, menyangkut arahan Pemerintah Daerah terkait penggunaan ADD sebesar Rp.100 Juta untuk penanganan beras di tengah wabah Covid-19 ini apakah sudah ada yang realisasi atau belum.

“Jadi para Kades anggarannya itu ada, tapi kalian saja yang terlambat membuat laporan, jadi silahkan cari solusi misalnya, buat perjanjian dengan pengusaha dengan presentase anggaran 100 Juta itu bisa dapat berapa Ton Beras,   kalau sudah berhasil buat laporan ke Kabupaten untuk segera di lakukan pengembaliannya,” kata Bupati saat memberikan sambutan pada penyerahan Bansos di Dua Kecamatan. 

Lanjutnya,  dengan keadaan masyarakat seperti ini,  diharapkan agar para Kades lebih jelih melihat kondisi masyarakat,  

“Ini perintah resmi dari Bupati dan Wakil Bupati,  jika kalian tidak jalankan,  berarti melanggar perintah dan akan dihukum,” tegas Bupati. 

Katanya,  kalau format Rancangan Kerja (RK) tidak ada, segera datang ke Dinas PMD untuk melakukan penyesuaian jangan ditunda-tunda. 

“Jangankan ADD,  APBD saja kita di arahkan oleh Pemerintah Pusat untuk melakukan penguatan Ekonomi, Kesehatan. dengan merevisi 50% Anggaran,” jelasnya.

Bupati menambahkan, ini dalam keadaan darurat bencana, disini tidak ada satupun yang berhak menahan anggaran.

“Jadi saya harap Kepala Desa berpikir yang jernih dan bantuan ini muda-mudahan dapat membantu masyarakat yang saat ini berada di dalam kondisi wabah Covid_19 yang mebatasi hubungan masyarakat semoga di terima dengan hati yang ikhlas,” tutupnya. (Dir CN)

17 Anggota DPRD Bersama Bupati Tolak Ketua Dewan Halteng

WEDA, CN – Terkait dengan 17 anggota DPRD Halmahera Tengah (Halteng) yang melakukan penolakan Sakir Ahmad sebagai Ketua DPRD Halteng Maluku Utara (Malut) di jalan Trikora Bukit Loiiteglas, yang suda di rekomendasikan langsung oleh DPP Partai Golkar.

Isi surat penolakan tersebut hanya untuk menolak Sakir Ahmad sebagai Ketua DPRD Halteng, penolakan itu dari 17 Anggota DPRD yang didukung langsung oleh Bupati Halteng Drs Edi Langkara, SH. MH.

Ketua Perada Maluku Utara Muhammad Conoras mengatakan bahwa langkah beberapa Fraksi di DPRD Halteng yang menolak Sakir Ahmad untuk dilantik sebagai Ketua DPRD Halteng, kemudian didukung oleh Bupati Halteng Drs. Edy Langkara adalah suatu yang lucu dan menggelitik.

“Ini menunjukkan bahwa kualitas para politis yang mendiami rumah rakyat ini telah mengalami defisit moral dan minim pengetahuan tentang Etika Demokrasi yang berkeadilan,” ucapnya.

Lanjut Muhammad Conoras, penentuan Ketua DPRD merupakan hak Partai yang secara konstitusional yang diatur didalam UU No 17 THN 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Prov. Kab/Kota secara hukum maupun etika. Semestinya Fraksi-fraksi tersebut harus memposisikan diri pada Partainya masing-masing dan tidak mencampuri urusan Partai lain.

“Begitu juga Bupati yang nota benen adalah pembina Partai Politik di Daerah, yang pada posisi beliau sebagai Kaders Paratai Golkar tidak bisa menghalang-halangi Sakair Ahmad untuk menjadi Ketua DPRD dengan membawa Jabatan Bupatinya untuk menolak Sakit Ahmad menjadi Ketua DPRD karena kewajiban beliau sebagai Bupati sepatutnya ikut membangun Demokrasi yang sejuk, berkeadailan dan bermartabat,” tegasnya.

Lebih lanjut, patut disesalkan atas sikap Bupati yang juga sebagai Fungsionaris Partai Golkar di tingkat DPP dengan terang-terangan menolak keputusan DPP Partai Golkar yang menunjuk Sakir Ahmad sebagai Ketua DPRD Halteng.

“Secara etika organisasi Keputusan DPP Partai Golkar yang menunjuk Sakir Ahmad sebagai Ketua itu juga mengikat beliau sebagai fungsionaris DPP , kok aneh beliau menggunakan jabatan Bupatinya untuk menolak Sakir Ahmad sebagai Ketua,” ungkapnya.

Ia menambahkan, “Saya sebagai bentuk Penyalagunaan kewenangan yang berakibat hukum bagi dirinya sendiri sebagai bupati maupun sebagai anggota Partai,” tutupnya. (Dir CN)

Peringati Hari Buruh, Karyawan PT. IWIP Kembali Gelar Aksi Demo

HALTENG, CN – Peringati Hari Buruh tanggal 1 Mei 2020 yang jatuh pada hari Jumat. Pagi tadi di depan site tanjung ulie desa Gemaf Kecamatan Weda Utara ribuan karyawan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) kembali menggelar aksi demo dan berakhir ricuh.

Selain ricuh, ribuan karyawan juga memboikot aktivitas perusahaan sehingga lumpuh total. Dalam aksi demo yang mengatasnamakan Forum Perjuangan Buruh Halmahera Tengah (FPBH) itu berakhir dengan aksi pembakaran salah satu lapak sembako milik perusahan.

Dalam aksi demonstran itu Ali Akbar Muhammad bertindak sebagai Kordinator Lapangan (Korlap). Aksi yang dilakukan ribuan karyawan itu karena parah karyawan telah resah dan mulai bosan dengan kebijakan perusahaan terhadap karyawan yang dinilai dilakukan semena-mena oleh pihak Management PT IWIP.

“Selain itu, ribuan karyawan ditindas oleh investor asing. Untuk itu, dalam kesempatan ini, kami atas nama FPBH menyampaikan 12 pernyataan sikap kepada pihak perusahan agar ditindaklanjuti dengan segera,”Ul ungkapnya.

Bunyi 11 pernyataan sikap FPBH dan ribuan karyawan sebagai berikut :

(1). Gagalkan Ormnibus Law, (2). Tolak PHK berkedok jeda di PT IWIP, (3). Penuhi hak maternitas buruh perempuan, (4). Kembalikan izin resmi untuk buruh di PT. IWIP, (5). PT. IWIP harus melakukan Lockdown perusahaan selama masa pandemik COVID-19, serta bayar upah pokok 100 persen, (6). Stop karantina buruh di bandara PT. IWIP, (7). Berlakukan delapan jam kerja di PT. IWIP, (8). Penuhi K3 untuk buruh, (9). Stop diskriminasi terhadap buruh TKA dan penuhi kesejahteraan buruh TKA di PT. IWIP, (10). Stop mengeluarkan memo-memo sepihak tanpa ada perundingan sebelumnya
dengan kaum buruh, (11). Stop kriminalisasi buruh, (12). Sediakan Tranportasi Untuk Buruh PT. IWIP.

Dalam aksi demo kali ini juga, ribuan karyawan juga menuntut kepada pihak perusahaan untuk memberhentikan Kepala HRD PT IWIP Rosalina Sangaji.

Aksi itu sempat dimediasi oleh Kapolres Halteng, AKBP Nico A. Setiyawan SIK, namun ribuan masa aksi tidak menerima dan mereka menginginkan dari pihak perusahan untuk segra mengeluarkan Kepala HRD PT IWIP Rosalina Sangaji dan yang sampai saat ini juga pihak perusahan tidak direalisasi.

Aksi itu juga sempat dimediasi oleh kapolres Halteng, AKBP Nico A. Setiyawan SIK, namun Ribuan Masa Aksi tidak menerimanya dan masa aksi menginginkan dari pihak perusahan untuk segra mengeluarkan kepala HRD PT IWIP Rosalina Sangaji.

Lantaran dari pihak perusahan tidak mau bertatap muka dengan pendemo sehingga pendemo bergerak menduduki lokasi babrik, hingga berimbas pada pengrusakan kaca sejumla unit alat berat dan senujumla kendaraan roda dua yang berada di lokasi pabrik.

“Meskipun demikian aksi dari ribuan masa aksi namun, tetap mendapat pengawalan ketat dari petugas gabungan keamanan TNI/Polri sekaligus petugas security dari perusahan,” tutupnya. (Dir/CN)

Peduli Dampak Covid-19, PT ASM Berikan Sembako Kepada Masyarakat Pulau Gebe

WEDA, CN – Terkait dengan pendemik Covid-19 yang akan berimbas pada kebutuhan kalangan masyarakat, PT Anugrah Sukses Mining (ASM) memberikan bantuan kepada masyarakat Pulau Gebe Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) Maluku Utara (Malut), Jumat (1/04/2020).

Penyerahan bantuan yang diserahkan langsung oleh PT ASM kepada warga pulau Gebe itu merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap masyarakat Pulau Gebe yang saat ini berada di Kondisi dampak Covid-19.

“Dengaan adanya bantuan ini kami akan membantu masyarakat kurang mampu yang ada di Kecamatan Pulau Gebe dan kemarin juga sudah ada bantuan yang diserahkan langsung oleh 2 perusahan dan di tambah dengan ini sehingga sudah 3 Perusahan,” ungkap camat pulau Gebe Suhaida Hidayat saat di konfirmasi oleh awak media di Kantor Dinas Sosial.

Lanjut Suhaida Hidayat, masyarakat Kecamatan Pulau Gebe saat ini suda dapat sumbangan dari 3 perusahan yakni PT Fajar Bakti Lintas Nusantara ( FBLN), PT Mineral Trobos (MT) dan PT ASM.

“Sembako yang di berikan langsung oleh PT FBLN berupa Beras, Susu, dan minyak sedangkan yang dari PT Mineral Trobos Yaitu Beras, Minyak dan Gula dan pembagiannya itu kalau saat ini masyarakat yang suda dapat bantuan dari PT FBLN dan PT Mineral Trobos tidak akan dapat lagi,” ucapnya.

Karena bantuan yang di serahkan langsung oleh PT ASM ini, lebih lanjut Suhaida Hidayat, khusus di prioritaskan kepada masyarakat yang belum dibagi, sehingga bantuan ini harus di utamakan kepada mereka.

“Maka dari itu kami dari Pemerintah Kecamatan Pulau Gebe mengucapkan banyak terimakasi juga kepada PT ASM yang telah memberikan bantuan langsung kepada masyarakat pulau Gebe Karena bantuan ini sangat dapat membantu masyarakat Pulau Gebe yang saat ini dalam kondisi wabah Covid-19 yang membatasi hubungan masyarakat,” tutupnya. (Dir CN)

Walaupun Dengan Tinta Emas, Hj. Mutiara Tidak Mau Tanda Tangan Surat Penolakan Ketua Dewan Halteng

HALTENG, CN – Terkait dengan penandatanganan surat rekomendasi penolakan Ketua Dewan, salah satu Anggota DPRD Halteng, Hj Mutiara, SE. ME tidak mau menandatangani surat rekomendasi tersebut, Senin (27/04/2020).

Menurut Hj Mutiara sebagai politisi yang senior itu, mengatakan bahwa masing-masing Partai Politik mempunyai aturan.

“Sehingga persoalan memilih siapa yang akan menjadi ketua DPRD itu sudah jelas Partai pemenang otomatis yang akan menjadi ketua DPRD,” ungkap Mutiara saat di konfirmasi awak media di Gedung DPRD Halteng.

Lanjut Mutiara, masalah Ketua DPRD Siapapun di Fraksi pemenang itu menjadi haknya Partai.

“Jika dari DPP suda merekomendasikan siapa yang dipercaya untuk menjadi Ketua DPRD maka harus di laksanakan,” tuturnya.

Meski begitu, soal tanda tangan penolakan pengangkatan Ketua Dewan, ia mengaku tidak mempunyai hak.

“Jadi kalau saya mau tanda tangan untuk menolak pengangkatan Ketua Dewan saya tidak punya hak untuk menganolir yang telah di rekomendasikan oleh Partai atau Fraksinya,” tegasnya.

ia menegaskan lagi, walaupun ia diminta untuk melakukan penandatangan namun tetap ditolak.

“Biar saya di minta untuk tanda tangan tetap saya akan tidak tanda tangan karena saya akan merusak suasana politik khususnya di Halmahera Tengah, justru saya akan menjadi garda terdepan untuk tidak mau politik itu kacau balau,” tegasnya lagi.

Selain itu ia menjelaskan, kenapa pimpinan DPRD itu harus ada karena lembaga ini harus lengkap untuk dapat menjalankan tugas-tugas sebagai Mitra dengan Pemerintah Daerah untuk mensukseskan visi-misi kepala Daerah.

“Walaupun dengan tinta emas, saya tidak punya kapasitas untuk mencapuri itu, karena itu urusanya Lartai yang bersangkutan,” tutupnya. (Dir CN)

Bupati Lantik Pejabat Di Bulan Penuh Berkah

HALTENG-CN, Sebanyak 13 orang Pejabat pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator diambil sumpah dan dilantik dalam Rotasi dan Mutasi Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah Halmahera Tengah oleh Bupati Halmahera Tengah Drs, Edi Langkara di kediamannya. JL. Trikora Bukit Loiteglas Jumat (24/04/2020).

Pejabat yang dilantik antara lain:
Untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

  • Basri Botutu, S. IP sebagai Asisten Bidang Pemerintahan dan Kemsayarakatan yang sebelumnya sebagai Asisten Bidang Ekonomi dan Keuangan. Sahabudin karim, S.Pd : Kepala Dinas Pemadam Kebakaran sebelumnya menjabat sebagai Kadis Kominfo dan Persandian yang telah diisi oleh Drs. M. Ridha Saleh, M.Si Kepala Dinas Kominfo dan Persandian yang sebelumnya sebagai staf ahli bidang Ekonomi dan pembangunan yang kini diisi oleh Muksin Kalbi, SE. Sementara Ahmad Rakib, S.Pd.,MM menjadi Kepala Dinas Pendidikan yang semula sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga.

Dan untuk pejabat Administrator

  • Drs. Salim Kamaluddin, M.Si : Sekretaris Bappelitbangda
  • Muksin Ibrahim, S.Pd : Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga
  • Basri Dawan, SH : Kepala Bagian hukum dan HAM
  • Mufti Abdul Murhum, S.Pi., MP : Sekretaris Dinas Perikanan
  • Halid Andisi, S.Sos : Sekretaris Satpop PP.
  • Yusmar Ohorella, S.Pi., M.I.L : Kepala Bagian Umum
  • Bakri Husen, S.IP : Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
  • Nurlela Samad : Kepala Bagian Ekbang

Dalam sambutannya Bupati Edi Langkara mengatakan bahwa dalam proses manajerial, mutasi jabatan pada hakekatnya merupakan upaya terencana dalam rangka penyebaran dan peningkatan kinerja organisasi seiring dengan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, serta keyakinan akan kemampuan untuk menduduki jabatan yang akan dipangkunya.

” Mutasi maupun promosi pejabat merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kinerja pegawai dan organisasi yang harus dilakukan secara berskala sesuai dengan perubahan dan perkembangan kebutuhan organisasi” kata Edi Langkara

Lanjut Edi Langkara Kehadiran sosok-sosok pemimpin baru pada suatu jabatan struktural dalm sistem pemerintahan pada hakekatnya adalah suatu kelaziman, bukan faktor yang luar biasa dalam proses dinamika pemerintahan”

Bupati juga berharap kepada pejabat yang dilantik agar dapat bekerja lebih keras lagi untuk menjawab tantangan yang menghadang, dan hendaknya mampu sebagai pemimpin, mampu menjadi perencana, pelaksana dan pengendali organisasi di unit kerjanya dan mengutamakan mengambil langkah-langkah strategis yang memang harus diprioritaskan. Harapnya

Sebelum upacara pelantikan terlebih dahulu pejabat yang akan dilantik dan undangan yang hadir harus mengikuti protokol kesehatan Covid_19 yakni dicek suhu tubuh dan pada saat proses pelantikan berlangsung wajib menggunakan masker.

Yang telah hadir dalam pelantikan pejabat, Wakil Bupati Halmahera Tengah Abd. Rahim Odeyani, Wakil Ketua II DPRD Hayun Maneke, anggota DPRD Nuryarin Ahmad, Sekretaris Daerah Yanto M. Asri, Staf ahli, Asisten, pimpinam OPD dan beberapa ASN di lingkup Pemda Halmahera Tengah. Tutupnya (dir)

BPS Halteng Lakukan Sensus Penduduk, Secara Online Berakhir Mei 2020

HALTENG-CN, Terkait dengan Data Sensus Penduduk, Badan Pusat Statistik (BPS) Halteng melakukan kegiatan pengumpulan data Sensus Penduduk Online yang semulah berakhir pada tanggal 31 Maret 2020,telah di perpanjang hingga pada tanggal 29 Mei 2020.(20/04/2020)

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Halteng,Iwan Fajar mengatakan bahwa Secara umum Sensus Penduduk itu dilakukan ole Badan Pusat Statistik (BPS) Halteng itu 10 tahun sekali, karna ada Sensus Penduduk Pertanian dan Sensus Penduduk ekonomi, Karna kita melakukan sensut Penduduk 10 tahun sekali, ungkap Iwan Fajar Saat di konfirmasi oleh awak media di ruangan kerjanya.

” Jadi Sensus Penduduk itu mendata Secara keseluruan dan diantara Sensus itu ada bermacam-macam Surfei yang menyangkut dengan Soal Pertanian dan Ekonomi dan ditaun ini dengan adanya perkembangan jaman dan sebagainya maka kita mencoba untuk menerapkan inofasi secara umum dengan mengglabukan data, Karna ada metode komonikasi yang kita mulai dari nol yang di tahun sebelumnya. Ungkanya

Jadi tahun ini kita bekerja Sama dengan Dirjen Dukcapil diKementrian Dalam Negri untuk menggunakan data mereka sebagai data awal atau brealis dan data mereka kita jadikan sebagai dasar untuk Sensus Penduduk. Harapnya

Dan Sensus Penduduk ini ada dua tahapan yaitu Sensus Penduduk Online dan Wawancara selanjutnya Online ini Suda direncanakan yaitu mulai dari 15 Februari sampai dengan 31 Maret dan Saat ini telah di perpanjang sehingga 29 Mei 2020

” Kenapa kita menggunakan Sensus Pendduduk Online, Karna ada banyak orang yang Susah kita temukan sehingga kita berikan secara Online untuk bisa memudahkan masyarakat dan bisa membantu kami dan sebaliknya juga pemahaman orang soal internet juga sudah begitu bagus dan itu juga menjadi target utama kami di Sensus Penduduk online. Ujarnya

Dan Setelah Sensus Penduduk Online nanti dicek kemabali yang Suda terdata dan belum terda kalau yang belum kita akan data di Sensus Penduduk wawancara dan Rencana Sensus Penduduk wawancara akan di mulai dari bulan juli. Tutupnya (Dir)

Humas JPKP Tanggapi Aksi Mogok Karyawan Dengan PT IWIP, Bukan Solusi

WEDA, CN – Rosihan Anwar, Humas Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Halteng angkat bicara selama darurat kesehatan akibat Covid-19. Perusahaan telah mengambil beberapa opsi dari sekian tindakan, Sabtu (18/4/2020).

Salah satunya karantina kesehatan dan pencegahan lainnya di tengah Covid-19, ini juga ada salah satu persoalan yang cukup serius terkait hak ketenagakerjaan dan upah. Sehingga terdampak pada mogok kerja Merujuk pemberitaan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Terkait dengan Aksi Mogok Karyawan dengan PT IWIP Humas JPKP Halteng mendukung itu namun perlu ada pertimbangan lain selain mogok kerja.

Humas JPKP, Rosihan Anwar menyampaikan, hal ini juga jangan sampai terjadi perseteruan panjang yang berakibat pada kerugian pekerja buruh atau kebijakan-kebijakan yang merugikan pekerja buruh.

“Semisal PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) akibat dari mogok yang berujung pada anarkis disini siapa yang bertanggung jawab pada keluarga dan anak istri pekerja,” tanya dia.

Selain itu, Rosihan Anwar berharap agar membangun kesepakatan lewat musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai aturan perundang-undangan yang ada.

“Dan berharap pada DPRD Kabupaten Halmahera Tengah dan Pemerintah melalui Dinas terkait agar seriusi hal ini, jangan sampai pada akhirnya ada korban yang mengakibatkan beberapa lembaga tinggi negara ini mendapatkan penilaian buruk di kalangan masyarakat maupun pekerja,” tutupnya. (Red/CN)