oleh

Pakar Kebijakan Publik Sebut Kapolri ke Depan Harus Miliki Integritas, Komitmen dan Dukungan Kuat dari Semua Golongan

JAKARTA, CN – Carut marut sistem pengamanan yang dilakukan Polri terkait dengan penegakan Protokol kesehatan belakangan ini, menjadi sorotan masyarakat dan awak media.

Pasalnya, Polri sebagai penegak protokol kesehatan dinilai tebang pilih dalam membubarkan kerumunan massa. Salah satu kasus yang menjadi sorotan akhir-akhir ini adalah kerumunan massa penjemputan imam besar Habib Rizieq di bandara Soeta, kerumunan massa di Pertamburan dan kerumunan massa di Bogor yang berdampak pada pencopotan Kapolda Metro Jaya dan Polda Jawa Barat oleh Kapolri.

banner 650250

Menurut Pakar kebijakan publik Universitas Prof.Dr. Moestopo (Beragama) Prof. Dr. Paiman Raharjo saat dihubungi awak media mengatakan bahwa, dalam penegakan protokol kesehatan, Polri harus tegas dan berani menbubarkan kerumunan massa.

“Harusnya Polri bisa mengantisipasi dan melakukan rekayasa lalu lintas untuk menghadang massa agar tidak terjadi pemusatan titik kumpul masa seperti saat di bandara Soekarno Hatta, Petamburan dan Bogor. Polisi tidak boleh takut dengan kelompok yang memliki kekuatan massa jika kelompok tersebut melanggar aturan, harus berani menindak tegas. Apalagi situasi pandemik Covid-19 seperti saat ini, keselamatan masyarakat harus diutamakan,” jelasnya.

Lebih lanjut saat di singgung siapa calon, Kapolri yang tepat pengganti Jenderal Idham Azis, Paiman Raharjo berpendapat bahwa, Kapolri ke depan harus sosok yg kuat, memiliki integritas, komitmen dan bisa diterima semua golongan. Sosok tersebut adalah Komjen Boy Rafli Amar yang telah memiliki rekam jejak pengalaman yang luas seperti pernah menjadi Kapolda Banten, Kadiv Humas Polri, Kapolda Papua, Wakil Kalemdik Polri dan saat ini kepala BNPT.

“Tipe beliau orangnya sabar, santun, tegas dan diterima di kalangan internal polri maupun lingkungan eksternal,” tegas Paiman menutup pembicaraannya. (Dody CN)

banner 650250

Terbaru